Sabigaju.com – Tanggal 3 Mei menjadi Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day. Diawali di tahun 1993, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkan 3 Mei sebagai hari untuk memeringati prinsip dasar kemerdekaan pers, demi mengukur kebebasan pers di seluruh Internasional.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pers di Indonesia selalu mengalami perlakuan buruk. Meskipun dalam data organisasi Wartawan Tanpa Batas (Reporters Sans Frontieres/ RSF) tren menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia meningkat, dari peringkat 138 hingga 124 pada tahun 2017. Namun, peringkat Indonesia masih masuk ke kategori merah, artinya situasi yang sulit masih dirasakan pers dalam melakukan pekerjaannya. Kesimpulannya, susah menjadi pers di Indonesia.

Namun, ancaman pekerja pers tidak serta merta terjadi di masa sekarang saja. Zaman Orba (Orde Baru) menjadi saksi bisu kelamnya perlakuan buruk yang dialami oleh pers. Pemerintah Orde Baru menganggap kehadiran pers harus dikontrol agar tidak mengganggu kestabilan dan keamanan politik

Kebebasan pers di Indonesia masih dalam level yang rendah. (Foto: Pexels)

Orde Baru: Pembredelan Media Massa

Harian Nusantara, Indonesia Raya, Pedoman, dan Abadi mendapatkan angin segar saat Orde Baru. Empat media yang dibredel saat Orde Lama berhak terbit kembali. Kebebasan pers juga sempat dirasakan lantaran pemerintah memberikan ruang bagi pers untuk bekerjasama dalam membangun pemerintah Orde Baru secara penuh. Namun, semuanya berubah saat Soeharto secara resmi diangkat menjadi Presiden Indonesia kedua.

15 November 1974 saat peristiwa MALARI menjadi titik awal represif pemerintahan Orde Baru. Demonstrasi yang berujung kerusuhan massa membuat pemerintah mengawasi secara ketak pergerakan pers agar tidak menimbulkan keresahan lagi di masyarakat. Dengan diberlakukannya UU Pokok Pers No. 11 tahun 1966, pemerintah bisa mencabut izin terbit maupun izin usaha pers jika dianggap terlalu kritis.

Majalah Tempo menjadi korban represif pemerintah Orde Baru. Di Lapangan Banteng tanggal 18 Maret 1982, terjadi kerusuhan antara kubu PPP dan Golkar. Namun, ada tujuan lain di balik kerusuhan tersebut. Anggota organisasi Fajar Menyingsing yang pro Golkar menyusup ke kubu PPP dan memprovokasi kubu PPP untuk menyerang kubu Golkar. Hasilnya berhasil, PPP mendapat nama buruk dan Golkar mendapat simpati massa yang banyak.

BACA JUGA: [VIDEO] Demam Avengers: Infinity War, Yuk Intip Konferensi Pers Berkualitasnya

Salah satu media yang meliput Peristiwa Banteng adalah Majalah Tempo. Sebelum membuat berita, semua media yang meliput, termasuk Majalah Tempo, menandatangani surat pernyataan yang berisi kesediaannya bekerjasama dengan pemerintah. Namun, pemerintah tetap menganggap berita yang ditampilkan Majalah Tempo terlalu kritis. Oleh karena itu, pemerintah lewat Menteri Penerangan membatalkan SIUPP Majalah Tempo dengan alasan mengganggu politik dan keamanan.

Tidak hanya Majalah Tempo saja yang merasakan tangan besi pemerintah. Pemerintah juga menghukum 41 media lain yang dianggap terlalu kritis. Dari 41 media yang dihukum, 2 media dicabut izin cetak, 28 media dicabut izin terbit, dan 11 media dicabut SIUPP.

Masa Sekarang: Berlomba dengan Citizen Journalist

Cut Putri sedang merekam pernikahan kerabatnya pada 26 Desember 2004. Tak disangka, dirinya juga merekam tsunami ketika bencana tersebut menerjang. Rekamannya tersebut bahkan diulang-ulang oleh salah satu televisi nasional.

Aksi Cut Putri tersebut digadang-gadang menjadi awal terlahirnya citizen journalism. Hingga kini, orang berlomba-lomba “melaporkan berita” lewat kanal pribadinya seperti media sosial, blog, situs pribadi, atau mailing list.
Namun, bisakah citizen journalism menjadi bagian dari pers? Dalam buku Citizen Journalism: Pandangan, Pemahaman, dan Pengalaman menjelaskan bahwa pada dasarnya citizen journalism atau jurnalisme warga adalah serangkaian kegiatan pengumpulan informasi, pengolahan, lalu ditayangkan via media digital, semisal media sosial atau media internet yang lain. Sesuai namanya, kegiatan ini dilakukan oleh warga masyarakat awam, bukan wartawan. Sebagai orang awam, orang membuat berita berdasarkan ”keberanian” dan keterampilan yang ”apa adanya” serta keinginan untuk berbagi informasi. Jadi, seorang jurnalis warga tidak harus dan tidak dituntut memiliki kecakapan seorang wartawan.

Oleh karena itu, jurnalisme warga tidak bisa disebut sebagai pers. Meskipun jurnalisme warga memiliki berbagai keuntungan seperti menciptakan iklim demokrasi, meningkatkan literasi, dan sebagainya, tetapi jurnalisme warga tidak memiliki kompetensi seperti jurnalisme pers. Ada kecakapan khusus yang harus dimiliki seseorang jika ingin mendapat predikat jurnalis. Lebih dari hanya sekadar meliput dan melaporkan berita, jurnalis juga harus mampu menggali, mengolah, dan menulis yang komprehensif sehingga mampu menerbitkan berita yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pers harus berjibaku melawan derasnya arus jurnalis warga yang kian masif. (Foto: Pexels)

Oleh karena itu, di masa sekarang pers profesional harus mulai berlomba dengan para jurnalis warga. Kecepatan reportase yang dilakukan oleh jurnalis warga harus segera mungkin diimbangi oleh pers dan media profesional. Supaya masyarakat tidak merasa kebingungan dan mendapat data yang valid atas peristiwa yang sedang terjadi. (sbg/Erny)

Comments