RUU PKS
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau disingkat RUU PKS belakangan ramai dibicarakan oleh masyarakat hingga menimbulkan reaksi antara kelompok yang menerima dan kelompok menolak. (Foto: Pixabay)

Sabigaju.com –  Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau disingkat RUU PKS belakangan ramai dibicarakan oleh masyarakat.

RUU PKS ini bermula dari gagasan masyarakat—khususnya penyintas kekerasan seksual—dan akhirnya berhasil masuk sebagai salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Ditengah mandeknya proses pengesahan RUU PKS di DPR,   timbulkan kegelisahan berbagai pihak.

RUU tersebut menimbulkan reaksi antara kelompok yang menerima dan kelompok menolak.

BACA JUGA:

 

Ragam Alasan Penolakan RUU PKS

Penolakan terhadap RUU ini pernah muncul melalui sebuah petisi. yang dilayangkan oleh Maimon Herawati di situs change.org pada Minggu (27/1) lalu. Maimon menilai RUU PKS pro terhadap perzinahan karena hanya melarang hal-hal terkait seksual yang bersifat pemaksaan.

Banyak tersebar berita bahwa pengesahan RUU itu bisa sangat berbahaya dan bisa menimbulkan kekacauan sosial. Isi dari RUU tersebut dikatakan berisi pelegalan untuk membebaskan kaum-kaum LGBT, pelegalan aborsi, bahkan kebebasan berpakaian.

Ada juga yang menganggap kalau RUU ini nantinya disahkan, maka bisa melanggengkan fenomena seks bebas dalam masyarakat karena menjadi justifikasi bagi seseorang untuk bisa bebas berhubungan seks dengan siapa saja yang ia mau

Selain itu, RUU ini dengan prostitusi. Apalagi ditambah kabar bahwa RUU ini adalah produk Barat, dan dalang yang menciptakan RUU ini adalah kaum feminis liberal.

Sehingga muncul tudingan yang mengatakan alau RUU ini sampai diloloskan, ia akan menyampingkan UU PKDRT, UU Perkawinan, bahkan UU Perlindungan Anak karena dalam hukum berlaku asas ”lex posteriori derogat legi priori” yang artinya UU terbaru menyampingkan UU yang lama.

Masih banyak sekali tanggapan maupun kritik serta interpretasi dari RUU PKS tersebut. Banyak orang yang menafsirkan RUU PKS sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing dan hal itu tentu sah-sah saja.

Desakan Pengesahan RUU PKS

Secara substansi, ada lima isu penting dalam RUU ini yang luput dari diskursus yang berkembang di masyarakat. Pertama, RUU ini mengisi kekosongan hukum terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual yang selama ini tidak diakui.

Ada sembilan bentuk kekerasan seksual yang dimaksud dalam RUU tersebut, yakni pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

RUU PKS juga memuat prosedur hukum termasuk sistem pembuktian yang sensitif dan memperhitungkan pengalaman korban. Ketiga, RUU PKS mengatur penanganan hukum yang terpadu dan terintegrasi dengan semua layanan bagi korban.

Selain itu, RUU ini mengakui dan mengedepankan hak-hak korban serta menekankan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak korban.

Perlu diketahui bahwa Sepanjang 2013-2017, Komnas Perempuan menerima laporan 28.019 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak-anak yang terjadi di ranah pribadi atau personal maupun komunitas/publik.

Perinciannya adalah 15.068 kasus kekerasan seksual di dalam rumah tangga dan 12.951 kasus kekerasan seksual di ranah komunitas.

RUU PKS penting bagi para korban. Sebab RUU tersebut nantinya bakal membuka akses yang cukup bagi korban kekerasan seksual untuk mencari keadilan. (Sbg/Rig)

Comments