banyak buruh yang menolak pengesahaan RUU Cipta Kerja
(Foto: Freepik,com)

Sabigaju.com – Publik dann netizen kini tengah ramai membahas RUU Cipta Kerja salah satu klaster dalam Omibus law yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah untuk disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna.

Sebanyak tujuh fraksi di Badan Legislasi DPR menyepakati membawa Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja atau (RUU Ciptaker) ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan pengesahan menjadi UU dalam rapat paripurna. Kendati begitu dua fraksi, PKS dan Partai Demokrat menolak.

Begitu banyak netizen yang menilai jika rakyat tidak segera bertindak, Omnibus Law akan diundangkan dalam waktu dekat.

Netizen beramai-ramai mengusung tagar #BatalkanOmnibusLaw atau #TolakOmnibusLaw sebagai respons atas rampungnya pembahasan Omnibus Law di tingkat I oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

BACA JUGA: Netizen Kandaskan Influencer Soal RUU Cipta Kerja

Siap Disahkan

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja masuk babak akhir. Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja telah merampungkan pembahasan RUU ini. Selanjutnya,  RUU ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

Pembahasan RUUini oleh pemerintah dan DPR ini terbilang kilat dibandingkan dengan pembahasan RUU lain.

Sidang-sidang pembahasannya dilakukan siang malam bahkan hingga larut malam, di tengah masa reses dan pandemi. Dikebutnya pembahasan RUU ini diklaim demi kemudahan investasi di Indonesia.

Nah, sejumlah pasal dari RUU ini dianggap serikat buruh akan merugikan posisi tawar pekerja. Salah satu yang jadi sorotan yakni Pasal 79 yang menyatakan istirahat hanya 1 hari per minggu.

Beberapa ketentuan juga dianggap kontroversial antara lain terkait pekerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK), penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta jaminan sosial.

BACA JUGA: Demokrasi Terancam Kalau Berpikir Kritis dan Ngelucu Dilarang! 

Aksi Mogok Massal 6-8 Oktober 2020

Penolakan terhadap RUU Cipta kerja sendiri tidak hanya bergaung di dunia maya, sebab kaum buruh rencananya akan melakukan gerakan demo dan mogok masal pada 6-8 Oktober 2020 sebagai perlawanan agar pemerintah dan DPR membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja.

Mogok nasional rencananya akan dilakukan dengan tertib dan damai selama tiga hari berturut-turut, mulai 6 Oktober 2020 dan berakhir pada saat sidang paripurna yang membahas RUU ini tanggal 8 Oktober 2020.

Mogok nasional ini rencananya akan diikuti jutaan buruh dari ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten atau kota.

Mogok akan melibatkan pekerja di sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, hingga logistik dan perbankan. (Sbg/Rig)

Comments