Suasana kota Palangkaraya di Kalimantan tengah dari atas udara. (Foto: Instagram drh_jepret))
Suasana kota Palangkaraya di Kalimantan tengah dari atas udara. (Foto: Instagram drh_jepret)

Sabigaju.com – Pemerintah tengah mewacanakan kembali pemindahan ibu kota Negara. Rencananya, ibu kota Negara akan dipindahkan ke kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Wacana pemindahan ibu kota ini sudah terjadi sejak Presiden pertama RI, Bung Karno memimpin. Saat itu, dia memimpikan Palangka Raya menjadi ibu kota Negara. Sebab, Palangka Raya merupakan kota di tengah-tengah Pulau Kalimantan yang merupakan pulau terbesar di Indonesia.

“Jadikanlah Kota Palangka Raya sebagai modal dan model,” ujar Soekarno saat pertama kali menancapkan tonggak pembangunan kota ini 17 Juli 1957.

Wacana ini muncul kembali saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat presiden RI di 2013. Lagi-lagi, Kota Palangka Raya menjadi opsi utama perpindahan ibu kota ini.

Isu pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, turut menjadi perbincangan masyarakat Palangka Raya. Ada yang senang dan optimistis, ada juga yang takut Palangka Raya menjadi padat, seperti Ibu Kota Jakarta.

Butuh Biaya Besar Memindahkan Ibukota

Selain pro dan kontra yang muncul, juga hadir soal estimasi perhitungan biaya yang harus dikeluarkan negara untuk melaksanakan wacana pemerintah dalam menjadikan Kota Palangka Raya sebagai ibu kota menggantikan Jakarta tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Bappenas menargetkan kajian pemindahan ibukota negara rampung akhir tahun ini. Dengan begitu, pada 2018 atau 2019 diperkirakan proses pemindahan sudah bisa berlangsung.

Butuh dana yang benar-benar besar untuk memindahkan ibukot dari jakarta ke Palangkaraya di Kalimantan tengah. (Foto Instagram ayden_motret)
Butuh dana yang benar-benar besar untuk memindahkan ibukot dari jakarta ke Palangkaraya di Kalimantan tengah. (Foto Instagram ayden_motret)

Menurut studi yang sempat dilakukan oleh Tim Visi Indonesia 2033 pada 2009-2010, yang beranggotakan peneliti Andrinof A Chaniago, Ahmad Erani Yustika, M. Jehansyah Siregar, dan Tata Mutasya, perkiraan biaya pemindahan ibukota ke Kalimantan kala itu saja sudah mencapai Rp 142,62 triliun.

Angka ini berasal dari enam variabel utama antara lain pembebasan lahan, penyiapan lahan, pembangunan infrastruktur kota, pembangunan fasilitas kota, pembangunan gedung negara, dan permukiman pegawai negeri termasuk soal biaya mengangkut para pegawai dan keluarga ke ibukota baru.

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengemukakan bahwa telah menyiapkan lahan seluas 500.000 hektare (ha) untuk memfasilitasi wacana pemindahan ibukota. Lahan yang besar itu tentu butuh biaya mulai dari pengadaan sampai penyiapannya dan pembangunan fisik.

Bakal Jadi Wacana Lagi?

Suasana kota Palangka Raya di Kalimantan Tengah dari atas udara. (Foto Instagram ayden_motret)

Bisa jadi Rencana memindahkan ibukota dari Jakarta ke Palangka Raya akan kembali menjadi wacana. Pasalnya, dibutuhkan anggaran yang sangat besar untuk memindahkan ibu kota negara.

Jika opsi yang diambil pemerintah adalah dengan berutang. Berdasarkan data akhir Mei 2017, posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.672 triliun.

Angka ini melonjak Rp 1.069 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada akhir 2014 lalu. Sederhananya, utang negara terus menggunung selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sementara itu kemungkinan pendanaan ibu kota baru melalui investasi swasta terbilang kecil. Pihak swasta pasti akan kurang berminat bila ditawari investasi untuk membangun fasilitas pemerintahan.

Selain karena ketersediaan infrastuktur dasar, besaran pegawai yang harus pindah juga akan membuat biaya pembangunan infrastruktur pemerintahan jadi lebih besar.

Pemerintah pasti akan menambah utang untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur ibu kota baru. Lantas, apakah kita ingin melihatnya ibu kota baru dibangun lewat pondasi utang yang tak sedikit jumlahnya? (Sbg/Rig)

Comments