Tahun ini, ada wacana berhembus bahwa PNS boleh menggunakan mobil dinas untuk mudik? Bagaimana menurut kamu, Sobat Sabi?

Sabigaju.com – Suasana Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri memang selalu disambut meriah oleh berbagai kalangan. Dari mulai yang beragama Islam, hingga agama lain, turut bersuka cita dan bersiap menyongsong hari kemenangan. Salah satu tradisi di Indonesia yang erat dengan Lebaran adalah mudik. Kegiatan yang khas dengan perjalanan pulang ke kampung halaman ini juga selalu punya cerita menarik. Perjalanan mudik biasanya ditempuh dengan kendaraan darat, laut dan udara, tergantung pada tujuan masing-masing pemudik.

Di Pulau Jawa sendiri, pemudik antar kota didominasi oleh pengguna jalan darat alias mobil atau motor. Dari mulai mobil pribadi hingga bus atau kendaraan sewaan muatan banyak, menjadi alternatif pilihan transportasi. Yang tidak kalah seru, tentunya jika perjalanan mudik dilalui oleh orang-orang tercinta alias keluarga.

Wacana yang baru saja hangat dibahas adalah para Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang diperbolehkan menggunakan mobil dinas. Setelah bertahun-tahun lalu dilarang menggunakan mobil dinas plat merah untuk kendaraan mudik, tahun ini akan ada yang berubah. Mengaku sedang mempersiapkan peraturan lebih jelasnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur membolehkan mobil dinas dipakai mudik.

Baca juga: Aplikasi Yogrt Cari Pahlawan Kampung di Hari Lebaran

Salah satu yang akan diatur adalah pendanaan operasional selama penggunaan mobil untuk perjalanan mudik. Walaupun kendaraan diperbolehkan digunakan, namun biaya terkait perjalanan tetap ditanggung oleh PNS yang bersangkutan. Biaya ini termasuk bahan bakar, supir, dan servis kendaraan selama masa mudik. Walau bertentangan dengan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Menteri Asman Abnur tetap mengizinkan kendaraan dinas dipakai dengan alasan efisiensi. Ia juga menyebutkan contoh lain seperti bus kantor yang dicharter atau diatur untuk kepentingan mudik para karyawan. Menurutnya, selama tidak ada biaya tambahan yang dibebankan ke kantor, penggunaan fasilitas untuk keperluan karyawan diperbolehkan.

Walau sedang dipersiapkan peraturan lebih lanjutnya, ternyata wacana ini juga menuai kontroversi di kalangan lembaga negara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Wakil Ketua KPK Laode Syarif tidak menyarankan diperbolehkannya penggunaan mobil dinas untuk mudik. Menurut dua tokoh ini, mobil dinas hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan, bukan pribadi pegawainya. Sandiaga Uno menegaskan bahwa sebagai PNS, sebaiknya menjadi teladan untuk masyarakat untuk tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk urusan pribadi.

Keputusan pastinya masih menunggu ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi tentang peraturannya. Rencana diumumkannya adalah sebelum Lebaran tiba. Jadi sekarang, untuk para PNS, selamat berharap-harap cemas dan bersiap untuk segala kemungkinan ya. (Sbg/Novel)

Comments