RUU KKS
(Foto: Unsplash)

Sabigaju.com – Selain Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang mengundang penolakan dari berbagai kalangan,  publik kini tengah dikejutkan dengan kabar kalau Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang rencananya akan disahkan sebelum masa jabatan anggota DPR 2014-2019 habis

Proses penyusunan RUU KKS ini pantas dibilang sebagai cara kerja bak siluman alias diam-diam  namun mengejutkan. RUU ini dibahas dengan sangat cepat oleh DPR.

Hal ini dikicaukan oleh penggiat dunia siber Damar Juniarto, Executive Director SAFEnet, dalam sebuah utas di akun Twitternya yang membahas sejumlah masalah yang ada dalam RUU tersebut.

BACA JUGA: Revenge Porn, Dendam Digital dan Kerusakan Mental

Cara Kerja Siluman

Jika RUU KKS disahkan hari Senin, 30 September 2019 ini akan pecahkan rekor pembuatan UU tercepat di Indonesia. Lebih cepat dari UU KPK,” kicau Damar saat memulai tweetnya

Damar pun menyebut mekanisme pembuatan undang-undangnya tidak melalui proses RDP.

Aturan ini dibuat atas inisiatif Badan Legislatif (Baleg) DPR dan bukan dari pemerintah pada Mei 2019. Bahkan UU ini pun tak masuk ke dalam Prolegnas 2019.

Dalam kicauan lainnya , Damar mencoba menjelaskan apa yang bakal terjadi jika RUU KKS ini sampai disahkan, yaitu dampaknya terhadap warga Indonesia.

BACA JUGA: Cara Gila Lelang Keperawanan dan Keperjakaan Via Online

Empat Masalah dalam RUU KKS

Sedikitnya ada empat poin masalah dalam RUU ini menurut perspektif @SAFEnet, seperti dikicaukan Damar. Keempat masalah itu adalah:

1. Mengancam privasi dan kebebasan berekspresi
2. Membatasi perkembangan teknologi yang melindungi hak asasi
3. Menghalangi kapasitas individu dalam meningkatkan keamanan siber
4. Minim partisipasi multi stakeholder

Damar mengkhawatirkan bakal menjadi alat untuk memata-matai pengguna internet di Indonesia, termasuk pengguna WhatsApp dan aplikasi chat dan media sosial lainnya.

“Like seriously? Kamu pernah gak dapat broadcast BSSN bisa ini-itu, nyadap percakapan kamu, liat email dll. Itu hoaks sih. Tapi begitu RUU KKS ini disahkan, itu bisa jadi nyata, lur! Serius,” kicaunya.

Terkait masalah itu, Damar Juniarto selaku Executive Director SAFEnet bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil sudah mempunyai sejumlah masukan untuk RUU  ini.

Mereka juga berencana untuk bertemu dengan panitia khusus (Pansus) DPR untuk menyampaikan masukannya ini.

Damar juga mengajak warga untuk menandatangani petisi di change.org yang menolak RUU KKS. (Sbg/Rig)

Comments