Komedian Bintang Emon diduga diserang buzzer lantaran bersikap kritis di media sosial
(Foto: Freepik.com)

Sabigaju.com – Masyarakan kini tengah menyorot  kebebasan berpendapat dalam menyampaikan sikap kritis dan  humor seakan makin sulit dilakukan di negara demokrasi ini.

Sikap kritis dari komedian Bintang Emon atas ringannya hukuman terhadap pelaku penyerangan terhadap  penyidik senior KPK, Novel Baswedan,  yang disampaikan lewat video berdurasi 1:43 di akun media sosialnya, malah berbuntut dengan  dugaan serangan sejumlah  buzzer di platform media sosial

Yang tak kalah menjadi sorotan  adalah , soal kasus pemeriksaan yang dialami oleh seorang pemuda asal Maluku Utara, Ismail Ahmad, lantaran mengunggah humor Gus Dur di akun medsos. Polres Kepulauan Sula menyebut, humor yang diunggah mencemarkan nama baik institusi Polri.

Jika Kritik dan komedi ditanggapai dengan begitu sensi, akankah demokrasi terancam mati di negeri ini?

BACA JUGA: Millenial Enggak Bakal Baper soal Beda Pilihan Politik

Berpikir Kritis Kok Diserang?

Kasus-kasus represi di dunia maya terhadap para pengkritik pemerintah atau aparat diduga terkait dengan pendengung atau buzzer.

Lewat video berdurasi 1 menit 42 detik yang diunggah ke akun medsos pribadinya, komedian Emon dengan cerdas dan kritis menyindir alasan ketidaksengajaan di balik tuntutan satu tahun penjara pada terdakwa penyiram Novel. Ia mempertanyakan alasan penyiraman air keras yang tidak sengaja namun justru mengenai mata Novel.

Namun, imbas ungkapan kritis Emon mendapat serangan bertubi-tubi berupa meme berisi keterangan Bintang menggunakan narkotika jenis sabu. Meme itu diunggah sejumlah akun anonim dengan narasi yang seragam, menuding Komika itu mengonsumsi sabu.

Implikasi dari tekanan terhadap sikap kritis itu, tentu saja pembungkaman untuk melanjutkan wacana kritis. Namun netizen tak kalah kritis. Netien tanah air malah dengan cerdas menganggap Tuduhan para buzzer tanpa bukti dan tak bertanggung jawab.

Selain para pendukung Bintang, banyak juga nih teman seperjuangan komika satu ini yang ikut memberikan tanggapan terkait tuduhan tersebut. Salah satunya adalah Pandji Pragiwaksono dan Fico Fachriza.

Buzzer dari Marketing ke Ranah Politik

Istilah buzzer sendiri awalnya mengacu pada konsep buzz marketing, yaitu aktivitas atau kegiatan pemasaran suatu produk pada saluran media komunikasi untuk menciptakan gangguan.

Gangguan tersebut ditujukan pada kompetitor untuk menarik target audiens. Buzzer inilah yang akan melempar isu di media sosial, terutama Twitter, sehingga menjadi perbincangan luas khalayak (viral).

Kondisi tersebut mulai berubah manakala pelaku buzzer mulai bekerja untuk berbagai kepentingan politik tertentu yang secara sempit membela habis-habisan kepentingan politiknya, dan mencerca sepuas-puasnya yang menjadi lawan politik mereka.

Kebebasan menyiarkan informasi pun berubah menjadi mengarahkan opini publik bahkan hingga melakukan praktik doxing atau mencari dan menyebarkan informasi pribadi.

Memang buzzer tak dapat dilarang, karena bertentangan dengan nilai demokrasi. Sebab buzzer juga kan punya hak memiliki pendapatan, dan hak untuk bersuara,

Namun, buzzer menjadi mengganggu ketika ada ketidakadilan yang terjadi. Misalnya informasi yang disampaikan tidak valid, dan merugikan pihak lain.

BACA JUGA: Dear Pria Lucu, Kamulah Pilihan Perempuan Zaman Now

Akankah Ngelucu Bakal Dilarang?

Kasus berbau represif juga baru saja dialami seorang pemuda asal di Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara bernama Ismail Ahmad, yang diperiksa pihak kepolisian lantaran mengunggah humor Gus Dur di akun medsos juga menjadi sorotan publik dan netizen

Ismail mengunggah candaan Gus Dur terkait ‘hanya ada 3 polisi yang jujur yakni, polisi tidur, patung polisi dan Jenderal Hoegeng’. Polres Kepulauan Sula menyebut, humor yang diunggah mencemarkan nama baik institusi Polri.

BACA JUGA: Tak Perlu Membenci Millennial dengan Segala Keunikannya

Meski kasus tersebut tidak diproses karena Ismail bersedia meminta maaf, namun banyak pihak yang menilai pemanggilan terhadap Ismail oleh Polres Sula adalah bentuk intimidasi institusi negara terhadap warganya.

Kita patut merasa prihatin dan sedih ketika unggahan humor itu menjadi masalah. Padahal kebebasan berpendapat di Indonesia masih dijamin oleh undang-undang.

Dan bukankah selama dijamin UU, masyarakat masih bisa bebas bersuara dengan kritis. Muncul pertanyaan ada oknum-oknum aparat keamanan yang terlalu sensitif dan terlalu mudah menggunakan kekuasaannya untuk mengintimidasi anggota masyarakat sipil? (Sbg/Rig)

Comments